Cahaya di Ujung Terowongan

Indonesia. Orde baru.

Ada satu nama, yang terlintas pertama kali ketika mendengar dua kata tersebut.

Ada satu golongan, yang begitu lekat dengan masa itu.

Dan ada satu peristiwa, yang hingga kini semangat dan romantisme-nya masih sulit untuk dilupakan oleh mereka yang berteriak-teriak di jalan, membentangkan bendera tanda perlawanan. Mereka yang tanpa lelah terus berjuang, dengan alih membela kepentingan rakyat.
    Orde baru. Era dimana tingkat kebebasan di Indonesia sedang berada di titik nadir. Era dimana pers seolah hanya menjadi boneka pemerintah belaka. Era dimana anggota DPR dan MPR yang merupakan wakil rakyat dicap sebagai “tukang stempel” kebijakan pemerintah karena nyaris tidak ada unsur oposisi. Era dimana ratusan ribu orang dari sebuah golongan diberangus. Era dimana pemilihan umum yang ada rasanya hanya seperti formalitas belaka.
    Orde baru. Era dimana negara kita pernah mecapai swasembada pangan. Era dimana negara kita mempunyai pemimpin yang memiliki karakter yang rasanya hilang dari pemimpin yang ada sekarang ini, ketegasan. Era yang menurut orang-orang tua, era yang tingkat keamanannya paling tinggi, preman-preman dan para kriminal begitu ciut pada masa itu. Era yang ‘katanya’ sangat memperhatikan kepentingan rakyat kecil.
    Namun, setiap sesuatu pasti memiliki akhir, tak terkecuali era orde baru, yang berakhir tepat pada tanggal 21 Mei 1998, ketika Soeharto akhirnya memutuskan untuk mundur dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya saat itu, B.J. Habibie. Sejak saat itu pula, era reformasi dimulai. Era yang mendengungkan kebebasan. Era yang menandai lunturnya warna ‘kuning’ dalam pemerintahan. Era yang menjamin kebebasan berpendapat, bergorganisasi, dan era yang berhasil mewujudkan kebebasan pers yang sesungguhnya. Era yang menjadi katalis munculnya sekitar 40 partai baru. Era yang saat itu tampak begitu menjungjung tinggi demokrasi. Era yang rasanya, menjadi ujung kegelapan bangsa ini dari terowongan rezim puluhan tahun.
Benarkah?
    Tentu seperti yang kita tahu, selama era reformasi sudah ada tiga orang yang pernah dan masih menjabat sebagai presiden. Dua orang pertama dipilih oleh MPR, dan satu orang lagi dipilih melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) se-Indonesia, dan kini orang tersebut, seorang jendral, sudah menjalani dua periode, yang berarti ia sudah memenangi dua pemilu yang diikuti oleh puluhan juta penduduk Indonesia.
     Kini, pemilihan umum presiden yang ketiga sudah semakin dekat. Inilah puncak manifestasi demokrasi, yang seharusnya menjadi ajang bagi para putra-putri terbaik bangsa untuk menunjukkan komitmen dan kemauannya memajukan bangsa ini, dan juga menjadi ajang bagi masyarakat negeri ini untuk memilih apa yang terbaik bagi mereka. Pemilu, merupakan bukti nyata bahwa negara ini telah mampu mewujudkan jargon demokrasi yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln, “Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.” Bagi sebagian orang, momen ini begitu sakral.
     Namun, pemilu yang ada di Indonesia ini, belum mencerminkan arti demokrasi yang sesungguhnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mampu menunjukkan transparansinya kepada masyarakat. Proses penghitungan suara, seakan menjadi topik yang pasti akan dibahas seusai pemilihan, terutama oleh pihak yang kalah. Mereka melakukan segala cara, untuk menjegal lawan demi kemenangan pribadi. Jabatan presiden, gubernur, dan walikota seakan mengalami pergeseran makna. Idealnya, mereka adalah sosok panutan. Namun persepsi masyarakat yang ada sekarang kebanyakan adalah para pejabat kini adalah sosok apatis yang hanya mengobral janji kosong ketika kampanye, yang hanya peduli tentang proyek yang mendatangkan keuntungan pribadi, bukan kepentingan rakyat.
Mau jadi calon legislatif sebuah partai politik? Mau kampanye? Mau beli suara?

Hanya ada satu jawaban, uang.
    Maka, tak heran apabila para anggota dewan menggunakan jabatan yang mereka ‘dapatkan’ sebagai kesempatan untuk ‘balik modal’, karena uang yang habis dari proses awal hingga akhir membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Alhasil, banyak program kerja mereka yang bukannya pro-rakyat tapi justru sangat menguntunkan mereka. Jabatan membuat mereka menjadi buta. Buta akan status dan peran yang seharusnya mereka jalani. Menjadi pejabat, seolah bukan untuk mengabdi, tapi hanya untuk mencari uang dan kekuasaan. Cahaya yang terang benderang di awal era reformasi, nampaknya, redup seiring berjalannya waktu. Harapan akan munculnya seorang protagonis yang akan membawa kemajuan bagi bangsa ini, nampaknya, hanya tinggal harapan belaka. Ujung terowongan yang sempat terlihat dulu, hanya tinggal harapan semu.
    Namun, ternyata cahaya itu kembali menyala. Negara kita ibarat menemukan kembali lentera yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan. Apabila lentera adalah harapan dan kegelapan adalah kondisi perpolitikan kita, maka tak hanya sebuah lentera, tapi ribuan lentera yang dengan sinarnya, memerangi kegelapan yang sudah merajalela.
    Sebut saja lentera itu Tri Rismaharini, walikota Surabaya.
    Sebut saja lentera itu Ridwan Kamil, walikota Bandung.
    Sebut saja lentera itu Joko Widodo, gubernur DKI Jakarta.
    Sebut saja ribuan lentera itu para pemuda yang tanpa lelah mengais ilmu tiap hari.
    Ternyata, lentera kembali menyala terang, menyinari kegelapan., menunnjukkan unung terowongan. Negeri ini perlu lebih banyak sosok seperi Anies Baswedan, untuk meng-ecourage para pemuda Indonesia sekarang untuk membuat perbedaan, turun tangan langsung ke lapangan, menjadi contoh panutan bagi para pemuda. Negara ini tak perlu lebih banyak sosok seperti Wiranto – Harry Tanoesoedibjo, yang secara memalukan memasukkan konten berbau kampanye di berbagai acara televisi, terutama di stasiun TV MNC Group.
    Tak hanya itu, kemenangan Joko Widodo – Basuki Tjahja terhadap Fauzi Bowo alias Foke dalam pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta seolah membuktikan bahwa kekuatan rakyat mampu mengalahkan kepentingan politik apabila semua elemen mau bersatu untuk maju dan membuat perbedaan.

Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, maka bersabarlah. Karena sesungguhnya orang yang memecah belah kesatuan umat (jama’ah) sejengkal saja, lalu ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyyah (Shahih al-Bukhari kitab al-fitan bab satarauna ba’di umuran tunkirunaha, no. 7054).

Lantas, apakah ini ujung lorong terowongan yang sesungguhnya?

(ditulis pada 14 Februari 2014)

Leave a Reply